shadow
ASOSIASI UPK JAWA TIMUR

 

Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan  ( UPK ) Provinsi Jawa Timur dibentuk pada tanggal 17 September 2014 dalam Acara Rapat Koordinasi UPK dari 522 Kecamatan se Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Royal Orchid Garden Kota Batu - Malang.

VISI ORGANISASI

Visi Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur adalah UPK dapat berkembang menjadi lembaga yang kuat, maju, mandiri, dan professional serta mampu menjawab dinamika perubahan di masyarakat.

Artinya UPK mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di dalam lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin

MISI ORGANISASI

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, maka misi yang dilaksanakan oleh Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur adalah :

  • Melestarikan prinsip, nilai dasar, mekanisme dan pelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma pembangunan yang lebih memihak pada kepentingan masyarakat.
  • Membangun jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar untuk penguatan kelembagaan Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur.
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan UPK dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, profesionalitas dan kemandirian UPK, serta meningkatkan fungsi dan kinerja kelembagaan UPK.

TUJUAN ORGANISASI

Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

  • Sebagai wadah atau induk dari organisasi UPK di tingkat Provinsi Jawa Timur.
  • Sebagai media untuk problem solving yaitu membantu memecahkan masalah yang dihadapi UPK, pada umumnya mencakup masalah yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kolektibilitas atau kredit macet dan pengembangan usaha sektor riel.
  • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (profesionalisme, skills, dan etos kerja ) pengurus UPK melalui pelatihan dan pendampingan.
  • Membantu memperluas akses UPK dengan sumberdaya dari luar. Pada umumnya akses UPK untuk memperoleh informasi, memanfaatkan sumberdaya dari luar dan akses untuk membangun kerjasama dengan pihak luar masih relatif terbatas. Dengan adanya Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur diharapkan akses UPK akan lebih terbuka.
  • Mengembangkan jaringan kerjasama yang sinergis antara UPK dengan pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan yaitu dengan Pemerintahan Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Lainnya dan individu – individu yang peduli pada pengembangan usaha mikro untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan.
  • Melembagakan pengelolaan dana bergulir yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP).
  • Mengembangkan model-model alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tetap konsisten pada prinsip-prinsip pemberdayaan.
  • Sebagai basis pengembangan ekonomi lokal, yaitu meningkatkan kerjasama antar UPK di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan produktivitas masyarakat miskin melalui pengembangan usaha mikro di perdesaan.

shadow