Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPK PNPM MPd Provinsi Jawa Timur

Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Provinsi Jawa Timur, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM  Mandiri Perdesaan se Provinsi Jawa Timur dapat bertatap muka langsung dengan sesama UPK dari 522 kecamatan. Kegiatan yang  berlangsung lancar dan sukses ini di Fasilitasi Oleh Region Manajemen Konsultan (RMC) Provinsi Jawa Timur, serta di dukung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat  (Bapemas) Provinsi Jawa Timur.

 

Acara yang mengambil tema Peningkatan Kapasitas UPK PNPM MPd Provinsi Jawa Timur tersebut di laksanakan mulai tanggal 15 s.d 17 September 2015 di Hotel Royal Orchid Garden Kota Batu. Kegiatan tersebut dilaksanakan seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan jumlah aset dana bergulir yang di kelola oleh UPK, dan beban yang harus dipikul UPK saat ini. Sehingga UPK menghadapi kondisi yang semakin kompleks, baik internal maupun eksternal.

 

Kondisi atau situasi yang dihadapi UPK saat ini  adalah permasalahan yang bersifat multi kompleks dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti belum terjadinya standardisasi yang massive dalam pelaksanaan kegiatan micro finance, Implikasi pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Inisiasi pola kerjasama dalam pengembangan jaringan masih sangat minim, serta masih belum jelasnya status legalitas formal organisasi dan kelembagaan UPK sebagai lembaga keuangan mikro. Disatu sisi, regulasi dalam PTO 2014 yang kontraproduktif terhadap kelembagaan UPK dalam pengelolaan keuangan dan pinjaman akhirnya menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan sampai saat ini, serta belum adanya model atau desain yang baku bagi pengembangan UPK dari fungsi dasarnya sebagai lembaga penyalur dana menjadi lembaga pengelola dana yang mandiri  dan profesional.

 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPK Jawa Timur yang dibuka Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur ini berlangsung marathon dan sangat padat agendanya. Beberapa narasumber dihadirkan untuk memberikan wawasan kepada seluruh peserta. Kebutuhan peserta akan informasi yang up to date  tentang perkembangan PNPM kedepan sebagian telah terpenuhi dengan kehadiran beberapa narasumber seperti PJO Prov PNPM Jawa Timur, Korprov PNPM Jatim, dan beberapa narasumber lainnya. Tema diskusi seperti  alternatif pengembangan UPK PNPM-MPd kedepan dan Exit Strategy PNPM Mandiri Perdesaan merupakan materi yang sudah saatnya diterima UPK dari pihak yang paling berkompeten. Dengan demikian, melalui forum seperti ini diharapkan  kedepannya secara bertahap akan mulai menghilangkan berbagai kesimpangsiuran informasi yang diterima UPK diberbagai daerah seperti yang saat ini terjadi.

 

Dengan semakin terintegrasinya pengurus UPK dengan beberapa pihak dari luar PNPM, diharapkan kesamaan persepsi yang muncul dalam memahami suatu masalah diantara pengurus UPK di Jawa Timur bisa terwujud, sehingga  akan semakin memudahkan koordinasi kedepannya dan menghilangkan prasangka yang tidak perlu.

 

Dari beberapa keputusan dan hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan keberadaan UPK di Jawa Timur telah terbentuk wadah pengurus UPK se Jawa Timur yanitu Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur. Susunan organisasi dan kepengurusan Asosiasi ini telah disusun melalui mekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar yang sudah disepakati bersama sebelumnya.  Seperti diketahui,  kepengurusan Asosiasi ditunjuk  berdasarkan musyawarah mufakat dengan melibatkan seluruh ketua asosasi UPK dari 29 Kabupaten. Sedangkan Ketua Umum dipilih berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan di forum terbuka dengan disaksikan seluruh peserta rapat.

 

Dari hasil pemungutan suara yang menggunakan  sistem satu kabupaten berhak mencalonkan satu nama calon Ketua Umum, akhirnya terpilih Agus Sudrikamto, SH dari kabupaten Malang menjadi Ketua Umum Asosiasi UPK Provinsi JAwa Timur periode 2014 – 2017. Sedangkan Wakil Ketua Umum dijabat Kasno T Kasim dari Kabupaten Lumajang. Kepengurusan periode ini dilengkapi dengan susunan pengurus yang mencerminkan keterwakilan wilayah yang ada di Jawa Timur. Untuk lebih memfokuskan kegiatan Asosiasi kedepannya, pengurus Asosiasi ini dibantu 4 divisi kerja yang akan secara konkrit menterjemahkan semua mandat yang diberikan forum kepada pengurus asosiasi yang baru. Selain itu, dalam kesempatan tersebut dibentuk pula wilayah kerja yang terdiri dari region 1 – region 7, dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi antar pengurus Asosiasi UPK Provinsi dengan UPK yang tersebar di 522 kecamatan.

Selamat bekerja pengurus Asosiasi UPK Provinsi yang baru

 

 

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur

Berita Terbaru

shadow