Sarasehan

Dieng, Dalam rangka pembentukan kelembagaan yang tepat maka Asosiasi UPK Ronggolawe melaksanakan sarasehan yang mengambil tema Legalitas UPK Pasca Program. Tema ini diambil karena pasca program UPK harus mempunyai jadi diri. UPK yang selama ini berinduk pada PNPM serasa kehilangan induknya tatkala PNPM selesai, dan ini harus disikapi oleh pelaku (UPK).

Kegiatan ini dilaksanakan selama efektif 1 hari bersama Bapak Dwi Purnomo (UPK NKRI) dalam kajiannya dikatakan pada tahun 1998 Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program pengentasan kemiskinan berbasiskecamatan yang diberi nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) , yang mana pelaksanaannya derada di bawah binaanDirektorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri ; kemudian dibentuklah KomitePenanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 yang diperbaruhi dengan Keputusan PresidenNomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.Karena dinilai berhasil maka pada tahun 2007 PPK diadopsi serta dicanangkan menjadi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM). dan di Kementerian Dalam Negeri diganti nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd).

Atas dasar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan , maka dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program ini didukung dengan pembiayaan Dana Hibah / Bantuan Sosial dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembagapemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.Pelaksanaan program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat miskin di wilayah Kecamatan.

Program ini menyediakan fasilitasiPeningkatan Kapasitas Hidup Masyarakat (melalui kegiatan Pendidikan & Kesehatan, Pembangunan Insfrastruktur / SaranaPrasarana, Kegiatan Ekonomi ( Usaha Ekonomi Produktif/UEP dan Simpan Pinjam untuk Perempuan/SPP). Yang mana seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Dalam rangka proses penyaluran BLM dan sebagai unit pengelola operasional pelaksanaan kegiatan, Maka dibentuk Unit PengelolaKegiatan (UPK) , Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desadan setelah melalui test / ujian yang diadakan selanjutnya ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).

Seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata UPK mampu melestarikan dan mengembangkan dana yang oleh masyarakat disepakati untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan/atau Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang digulirkan. Dengan berkembangnya asset perguliran tersebut maka program memfasilitasi bahwa UPK dijadikan lembaga yang bersifat permanen dan diharapkan menjadi “ Partisipatoir Development Agence “ , untuk itu disusunlah AD/ART dan SOP sebagai dasarnya ; bahkan di beberapa daerah telah dilindungi Perbup. Seiring dengan itu dibentuklah kelembagaan – kelembagaan pendukungnya, antara lain : Badan Pengawas (BP-UPK), sebagai perwakilan masyarakat yang mempunyai tugas pokok mengawasi operasional dan kinerja UPK.

UPK terus semakin berkembang dan sementara itu kepemilikan asset yang dikelolanya belumlah jelas subyek maupun badanhukumnya. Maka pada tanggal 7 September 2009 dikeluarkanlah Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeridan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 35.1/KMK.010/2009 Nomor 900-639A Tahun 2009 Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro yang pokok isinya mengatur UPK PNPM MPd dijadikan Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa atau lembaga Keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Karena dirasa tidak sesuai maka Keputusan Bersama tersebut terkesampingkn oleh Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tahun 2010, yg di dalam Penjelasan X tentang Penataan Kelembagaan, dijelaskan untuk mengintegrasikan program dan untuk melindungi serta untuk menjawab status kepemilikan asset yang dikelola UPK ; atas dasar UU 32 Tahun 2004, PP 72 Tahun 2007 tentangDesa, Permendagri 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa , didalam program dibentuk Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan UPK dijadikan unit kerjanya ; walaupun di dalam UPK itu bukan hanya terdiri dari “ Desa “ melainkan juga ada “ Kelurahan “ sebagai SKPD.

Disinilah mulai terjadi kesesatan yuridis ; sebab BKAD adalah suatu badan yg terbentuk akibat adanya perjanjian dua atau lebih Desa yang mengadakan kerjasama. Sedangkan di dalam PNPM / UPK itu bukan hanya " Desa " tetapi ada juga " Kelurahan ", bahkan di beberapa Kecamatan semuanya " Kelurahan ". Kelurahan merupakan SKPD ; dengan begitu tidak mungkin tunduk pada aturan tentang Desa. Lebih lanjut pada tanggal 31 Januari 2014, Menkokesra mengeluarkan surat nomor 817/MENKOKESRA/I/2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri tentang 3 (tiga) pilihan bentuk BadanHukum Pengelolaan DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1) Koperasi,

2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH),

3) Perseroan Terbatas.

Namun lagi-lagi terkesampingkan dengan Petunjuk Teknis Operasional / PTO PNPM MPd 2014. Kini PNPM telah berakhir tanpa adanya exit strategi yg baik sehingga azas, prinsip maupun kelembagaan yang telah terbangun dapat lestari & berkembang. Kebutuhan payung hukum maupun badan hukum UPK ketika pasca program tentu sangatlah diperlukan. Selain hal tersebut tentu saja perlu ditegaskan bahwa sebagai subyek atas kepemilikan aset (bergulir) tersebut adalah masyarakat se kecamatan ; yang terdaftar dalam daftar peminjam di UPK & BUKAN masyarakat sebagai kesatuan Desa. Di samping hal tersebut perlu pengkajian yang mendalam apabila UPK akan diselaraskan dengan UU 6/3014 tentang Desa. Dan perlu pengkajian yang lebih mendalam pula, apabila UPK akan ditundukan pd UU 1/2013 tentang LKM, sesuai / tidak apabila UPK dijadikan Koperasi/ PT.

Berita Terbaru

shadow