Rakor bersama Asosiasi UPK dan Asosiasi BKAD Provinsi Jawa Timur

Mojokerto, 17 s.d 18 April 2015. Rakor bersama seperti ini sekarang menjadi kegiatan rutin kedua Asosiasi ini setiap 4 bulan sekali. Kebersamaan dan kekompakan ini berhasil terjalin seiring dengan berjalannya program ini di Jawa Timur.

 

Khusus agenda rakor bulan April ini, banyak membahas terkait dengan perkembangan terakhir tentang nasib PNPM. Isu tentang pengakhiran PNPM dalam 4 bulan kedepan menjadi pembahasan utama, terutama dampaknya terhadap kegiatan yang sedang berjalan di masyarakat serta keberadaan kelembagan yang saat ini aktif mendampingi program ini.

 

Rakor yang diselenggarakan di wilayah Pacet kabupaten Mojokerto ini berjalan selama 2 hari dengan diikuti seluruh pengurus Asosiasi UPK dan seluruh ketua Asosiasi UPK kabupaten. Sedangkan dari BKAD diikuti seluruh pengurus Asosiasi BKAD dari 29 kabupaten.

 

Agenda dan materi yang dibahas menggunakan metode rapat intern masing-masing UPK dan BKAD, baru pada malam hari pukul 21.00 dilanjutkan dengan rapat gabungan sampai pukul 23.00. Acara dilanjutkan hari kedua dengan sidang pleno untuk mengambil keputusan bersama dan rekomendasi yang akan dijadikan keputusan rakor untuk diteruskan kepada pihak yang terkait.

 

Beberapa hasil dan kesepakatan yang terwaujud dalam rakor ini diantaranya :

 

  • Sepakat untuk menyikapi perubahan yang terjadi di PNPM dengan sikap bijak dan tidak emosional.
  • Sepakat untuk satu suara dalam menyikapi setiap perubahan-perubahan yang akan terjadi khususnya menyangkut masa depan program yang sudah berjalan efektif di masyakarat.
  • Terkait beberapa materi yang tercantum dalam panduan penataan dan perlindungan permodalan PNPM MPd, telah disepakati beberapa item dalam panduan itu yang diusulkan untuk direvisi dan disempurnakan sebelum benar-benar diterapkan di semua kecamatan.
  • Mendukung keinginan UPK untuk langsung menyerahkan hasil rakor ini kepada pemangku kepentingan di Jakarta agar bisa langsung ditindaklanjuti.
  • Asosiasi BKAD siap mendukung dan mendampingi UPK ke Jakarta.

 

Keputusan pengakhiran PNPM beserta beberapa panduan yang sudah meluncur kesemua daerah disikapi secara bijak oleh forum. Keinginan UPK untuk meneruskan usulan revisi terkait dengan beberapa klausul yang ada  di dalam panduan penataan dan perlindungan permodalan PNPM MPd, yang dipandang sangat bias dan menimbulkan multi tafsir, untuk disampaikan langsung kepada pengambil keputusan di Jakarta, disetujui dan didukung oleh Asosiasi BKAD.  Bahkan BKAD sangat mendukung dan siap mendampingi UPK yang akan berangkat ke Jakarta. Tujuan menyerahkan langsung hasil hasil rakor ini dimaksud agar hasil rakor ini tidak hanya sekedar hasil keputusan yang hanya “diam” diatas kertas, akan tetapi  dengan mengantar langsung, diharapkan selain menerima hasil rekomendasi rakor, pemangku kepentingan di Jakarta bisa berbicara langsung dengan UPK. Harapannya adalah utusan ini akan mendapatkan lebih banyak info secara langsung, terutama perkembangan terkini terkait dengan keberadaan PNPM dan kelembagaannya.

 

Disatu sisi, selain utusan Jatim ini  bisa menyampaikan secara langsung dasar keluarnya rekomendasi beserta alasannya, juga diharapkan pemangku kepentingan  bisa mengetahui apa keinginan dan harapan dari pelaku PNPM yang ada di Jatim.

 

Acara diakhiri dengan pembacaan hasil rakor ini oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi UPK Jatim serta ditutup oleh Ketua Umum Asosiasi BKAD Jawa Timur.

 

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur.

Berita Terbaru

shadow