Misi Asosiasi UPK Menyerahkan Hasil Rekomendasi Rakorprov ke Kemendes

Jakarta, 29 April 2015. Utusan dari asosiasi UPK Jatim dengan didampingi Ketua Asosiasi BKAD Jatim akhirnya berangkat ke Jakarta. Sesuai dengan  mandat yang sudah diberikan oleh peserta rakor bersama di Pacet, maka tujuan ke Jakarta ini adalah untuk menyerahkan hasil rekomendasi rakor bersama UPK dan BKAD di Pacet  Mojokerto. Selain itu tujuan yang lain adalah ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan perkembangan tentang pengakhiran PNPM, langsung dari tangan pertama.

 

Tim dari Jatim diterima di Wisma Transmigrasi Pasar Minggu Jakarta oleh beberapa staf yang menangani PNPM paska di limpahkannya program ini dari Kemendagri ke Kemendes dan PDT.  Acara yang dikemas saat itu langsung mengarah kepada diskusi, tukar pendapat dan penyerahan hasil rekomendasi. Acara tersebut  dimulai pukul 10.00 dan  berakhir pukul 14.00.

 

Banyak informasi yang di dapat, terutama beberapa pertanyaan yang muncul selama berlangsungnya rakor di Pacet Mojokerto akhirnya terjawab tuntas. Hasil rekomendasipun juga mendapat apresiasi yang bagus, bahkan beberapa usulan dan masukan dari tim Jatim bisa diterima dan menjadi masukan untuk dijadikan bahan revisi “panduan” yang menghebohkan itu.

 

Yang paling menggembirakan dan bisa membawa senyum puas tim Jatim adalah, pernyataan bahwa “panduan” tersebut diakui banyak masalah dan problem jika langsung diterapkan. Terutama beberapa klausul yang bisa menjadi multi tafsir, ternyata sudah siap untuk di revisi. Mereka menjanjikan bahwa paling lama 2 minggu lagi  revisi panduan tersebut akan selesai dan siap dikirimkan kembali keseluruh pelaku PNPM khususnya.

 

Untuk lebih memantapkan proses ini terutama aplikasi dan penerapannya di lapangan paska keluarnya revisi panduan tersebut, secara khusus asosiasi UPK Jatim mengundang staf dari kemendes terutama Bapak Bito Wikantosa  untuk memberikan penjelasan langsung kepada pelaku PNPM khususnya BKAD dan UPK di Jawa Timur.

 

Direncanakan kegaiatan tersebut akan dilaksanakan di Jawa Timur pada tanggal 21-22 Mei 2015. Diharapkan dengan mendengarkan secara langsung tentang mekanisme dan proses pengakhiran PNPM beserta panduan yang sudah di revisi tersebut, seluruh pelaku PNPM di Jatim cepat bisa memahami dan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang cukup drastis tersebut.

 

Yang terpenting dari semua ini adalah, semua pelaku tetap bisa memahami dan menyadari bahwa langkah dan tindakan apapun untuk penyelamatan asset PNPM ini akan diatur sedemikian rupa agar tidak berbenturan dengan UU yang ada serta peraturan pendukungnya yang lain, Semoga.

 

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur.

Berita Terbaru

shadow