Kunjungan ke Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri

Kunjungan Tim Asosiasi UPK Jatim yang didampingi dari pengurus Asosiasi BKAD Jatim ke Direktorat Jenderal PMD tanggal 13 Januari 2015 diterima oleh Bapak Beni Irwan. Kunjungan ini merupakan hasil dari mandat yang dikeluarkan peserta rakor pengurus Asosiasi UPK Jatim di Lumajang kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk mengawal langsung hasil rekomendasi rakor ke Ditjen PMD. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil rekomendasi tersebut benar-benar telah diterima dan di respon oleh oleh pejabat yang berwenang. Sengaja Tim dari Jatim tidak menemui langsung Dirjen PMD, dengan pertimbangan pejabat yang langsung menangani PNPM di pusat saat ini paska terbitnya surat Dirjen PMD tgl 29 adalah Bapak Beni Irwan (Kepala Sekretariat PNPM MPd Ditjen PMD). Komunikasi dengan beliau langsung dijalin setelah rakor di Lumajang terlaksana, dengan harapan saat Tim dari Jatim hadir di Jakarta, beliau ada ditempat dan kunjungan ini tidak sia-sia.

 

Pertemuan yang berlangsung mulai dari pukul 10.00 sampai pukul 15.00 berjalan sesuai dengan rencana. Berbagai masalah yang dibawa dan diwujudkan dengan penyerahan rekomendasi rakor sebagai tujuan utama disampaikan secara utuh kepada Bapak Benni Irwan. Kolaborasi UPK dengan BKAD ditunjukkan dalam misi kami kali ini. BKAD benar-benar menunjukkan dirinya sebagai “Bapak” dari UPK di Jatim. Berbagai keluhan dan permasalahan yang disampaikan selama pertemuan tersebut di “back up” penuh oleh pengurus Asosiasi BKAD Jatim. Yang membuat Tim ini sangat bersyukur adalah, pada akhirnya selama diskusi yang berlangsung selama 5 jam tersebut, kita bisa mendapatkan berbagai informasi akurat dari tangan pertama. Berbagai isu menarik yang berkembang di Jakarta juga disampaikan  secara utuh oleh Bapak Benni Irwan.

 

Secara khusus pada akhirnya semua usulan yang terangkum dalam rekomendasi hasil rakor di Lumajang menjadi pembahasan yang paling lama. Akan tetapi yang menjadi acungan jempol adalah sikap kooperatif dari PMD yang membuat utusan dari Jatim nyaman dalam berdiskusi khususnya membahas tentang specimen yang saat itu menjadi sandungan serius bagi UPK di Jatim. Memang sebelum kehadiran Tim dari Jatim hadir di PMD, sudah ada draft surat terkait dengan specimen, tetapi kehadiran Jawa Timur memberikan beberapa masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan surat tersebut disambut positif dan mendapat respek yang luar biasa. Model “jawa timuran” yang dipakai Tim ini dalam menyalurkan aspirasinya  tanpa harus dengan membawa massa dalam jumlah besar diapresiasi PMD. Masukan berupa problem serius terkait terkatung-katungnya kepastian boleh tidaknya UPK mengganti specimen menimbulkan berbagai permasalahan riel yang serius, juga bisa dipahami pihak PMD. Seperti tertundanya pencairan perguliran dan tidak bisa dibayarnya pekerja dan supplier bagi kecamatan yang belum selesai pencairan BLM nya menjadi bukti riel di lapangan. Permintaan Tim dari Jawa Timur agar surat terkait dengan penggantian specimen tersebut segera diterbitkan paling lambat tanggal 17 januari 2015 sesuai rekomendasi rakor Lumajang, ternyata dipenuhi dengan terbitnya surat dari Dirjen PMD No. 414.2/302/PMD yang diluar dugaan ternyata bisa terbit tanggal 15 Januari 2015.

 

Tentunya respon cepat Dirjen PMD dalam melihat situasi yang dihadapi pelaku di kecamatan khususnya UPK paska terbitnya surat Dirjen PMD tanggal 29 Desember 2014, harus diberikan penghargaan. Pelaku di Jawa Timur sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bersedia dengan tulus memahami bahwa misi yang diusung Tim dari Jatim ke Jakarta bukan untuk bergesekan atau sengaja mengajak berbenturan dengan pihak lain, akan tetapi kunjungan tersebut murni demi kepentingan masyarakat yang saat ini riel dibawah tanggung jawab UPK dan BKAD.

 

Terkait dengan penjelasan dari Bapak Benni Irwan tentang akan diselenggarakan Workshop sebanyak 3 kali, yang akan membahas tentang keberadaan UPK kedepannya juga menjadi info penting yang didapat Tim ini. Ada upaya yang mencoba secara cepat melindungi UPK dan asset yang dikelolanya sangat melegakan kita semua. Workshop ini (workshop pertama sedang berlangsung) tentunya menjadi momen bagi UPK Jatim khususnya, untuk segera memberikan masukan ke Jakarta  tentang model UPK yang ideal kedepannya seperti apa. Dikoordinir Asosiasi UPK Jatim, dalam waktu dekat akan segera dirangkum usulan dari semua UPK jatim yang akan dibawa ke Jakarta mengenai bagaimana model UPK yang ideal dikaitkan dengan status Badan Hukum yang akan melekat di tubuh UPK.

 

Sekali lagi hasil yang diperoleh saat ini mungkin bagi beberapa pihak tidak begitu penting, tapi bagi kalangan UPK dan BKAD kehadiran surat terbaru dari Dirjen PMD benar-benar sangat melegakan. Semoga semuanya masih bisa melihat semua ini dengan kepala dingin, karena bagaimanapun juga kepentingan masyarakat yang saat ini ada ditangan UPK menjadi prioritas untuk segera direalisakan. Masyarakat tidak mau tau dengan hingar bingarnya diatas sana. Masyarakat hanya ingin, setelah menjalankan kewajibannya berhak untuk menuntut haknya. Dan UPK wajib memenuhinya.

 

Sukses untuk UPK Jatim

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur

Berita Terbaru

shadow