Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bkad Kab Ponorogo

Magetan, Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dalam mempersiapkan secara cepat semua aktifitas dan kelembagaan yang ada untuk difokuskan kepada proses pengakhiran PNPM Mandiri perdesaan. Siap atau tidak siap, saat ini semua kecamatan dihadapkan kepada keadaan bahwa dengan kondisi apapun semua harus siap menerima dan terus menjalankan apa yang sudah dihasilkan oleh PNPM selama ini.

Problem yang menyertai pengakhiran PNPM bukan berarti bisa dijadikan alasan untuk berjalan dengan semaunya sendiri. Aset yang ditinggalkan di setiap kecamatan luar biasa besarnya. Pengelolaan yang benar dan profesional atas aset tersebut, saat ini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi disebagian besar kecamatan. Ketidaksiapan SDM dan organisasi yang matang di sebuah kecamatan menjadikan pengakhiran PNPM sebagai momen menuju carut marutnya manajemen pengelolaan aset Pasca PNPM. Memprihatinkan dan sangat menyedihkan ketika melihat beberapa kecamatan justru tidak bisa lagi menjaga semuanya yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Ketidakmampuan menjaga dan melestarikan semua hasil kegiatan PNPM, merupakan awal kejatuhan dan kehancuran dari sebuah kegiatan besar yang pernah hadir di kecamatan tersebut. Ketidak siapan SDM yang memadai disertai skill pengelola yang sangat memprihatinkan, menjadi momen untuk mempercepat kehancuran semuanya. Akan tetapi juga harus diakui, bahwa kecamatan yang mampu menjaga momen dan aset yang sudah baik selama ini lebih banyak dibanding dengan kecamatan bermasalah.

Upaya menjaga hasil kegiatan pasca PNPM, upaya menjaga seluruh aset yang ada agar terus berkembang dan lestari di masyarakat, tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Tidak semudah diucapkan dan hanya sekedar diwacanakan. Kegiatan kongkrit dan realistis saat ini sangat dibutuhkan. Butuh kerja nyata bukan hanya sekedar berwacana dan berangan-angan untuk mewujudkan semuanya ini. Kesepahaman semua pelaku dan kelembagaan yang ada harus terus dijaga. Tata aturan yang sudah bisa diterima masyarakat selama ini tetap harus dipertahankan. Wacana dan usulan baru terkait dengan masa depan dari peninggalan Pasca PNPM pastinya harus terus diwaspadai agar tidak merusak mekanisme yang sudah berjalan baik. Artinya, kemampuan semua pelaku untuk menjaga nuansa tujuan awal PNPM dan terus bisa mengembangkan dengan melalui rel yang sudah dibangun bertahun-tahun ini, pastinya akan lebih aman dan akan bisa dijamin hasilnya.

Ini bisa diartikan bahwa tugas kita semua sangat berat, mempertahankan aset Pasca PNPM tidak bisa diartikan hanya melihat ”rupiah” yang ditinggalkan, akan tetapi aset itu harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh mulai dari keberadaan lembaga pengelola di tingkat kecamatan sampai desa, aset berupa prosedur dan mekanisme yang sudah berjalan baik di masyarakat, dan aset berupa dana bergulir yang akan terus dilanjutkan dan dikembangkan lebih bagus lagi. Itulah aset yang secara utuh yang saat ini ada di masyarakat.

Hadirnya UU No.6/2014 tentang Desa, secara signifikan sejalan dan memperkuat kelembagaan yang awalnya masih bersifat ad-hoc berubah menjadi permanen dan elementer.Kelembagaan antar desa, yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang permanen seperti yang diatur dalam UU No.6/2014 khususnya pasal 91-93. Kerjasama Antar Desa dilakukan dalam upaya pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Selain dalam hal ketertiban dan keamanan, kerjasama antar desa juga menyangkut kegiatan kemasayarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa.

Ditengah hiruk-pikuk kesiapan Sumber Daya Manusia, pemerintah dan masyarakat desa dalam menyongsong hadirnya UU No.6/2014 tentang Desa seperti dimaksud diatas, keberdaan UPK menjadi strategis sebagai lembaga operasional yang bersama dengan BKAD mengelola berbagai macam kegiatan ditingkat kecamatan. UPK meski tidak tersurat pada akhirnya juga mempunyai tugas untuk menjembatani komunikasi antar lembaga diinternal PNPM ataupun kearah eksternal.

Namun ironisnya, keberadaan pengurus UPK masih memprihatinkan dan jauh dari memadai. Kapasitas personil dan kelembagaan belum mencerminkan sebagai lembaga yang mengelola sumberdaya financial yang sangat besar. Ilustrasiyang dapat dipinjam adalah ”seperti katak dalam tempurung”, dimana komunikasi sesama pengurus UPK dibeberapa tempat nyaris tidak terbangun, Ancaman permasalahan mulai terlihat, dimana dengan berakhir dengan bergantinya PNPM-MPd dengan pelaksanaan UU Desa, terjemahan kebijakan disetiap kecamatan beragam. Kebijakan penataan kelembagaan PNPM-MPd diterima tidak seragam, sehingga berpotensi munculnya gerakan kontraproduktif.

Secara formal, di Ponorogo  telah terbentuk 20 Kelemabgaan di 20 kecamatan yang lahir dibidani PNPM Mandiri Perdesaan. Dari perjalanan selama kurang lebih 15 tahun dari kelahiranya, akumulasi aset dalam bentuk modal dana bergulir telah mencapai lebih dari Rp. 45 M, dengan jumlah kelompok binaan lebih dari 2000 kelompok. Potensi sumber daya manusia yang tergabung dalam kelembagaan pendukung BKAD juga sangat besar, bahkan mengakar di desa, dusun dan kelompok. Persoalan komunikasi dan sosialisasi kebijakan serta kemampuan dan kapasitas SDM menjadi hal krusial dalam diri UPK sebagai lembaga operasional ditingkat kecamatan saat ini. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan peningkatan kapasitas Kelembagaan BKAD, BPUPK dan UPK Se Kabupaten Ponorogo.

Sehingga pada tangga 05-07 Oktober 2018 telah dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKAD, BPUPK dan UPK bertempat di RED HOTEL Sarangan, yang di ikuti oleh seluruh Pelaku kelembagaan BKAD seluruh kecamatan yang ada di kab ponorogo, kegiatan tersebut di hadiri oleh Kepala dinas PMD kabupaten ponorogo  sekaligus yang membuka acara tersebut. Adapun kegiatan tersebut bersumber dari partisipasi dari seluruh peserta dan sponsor dari pihak lain.

Harapan besar dengan adanya pelatihan tersebut adalah Kelembagaan se-Kabupaten Ponorogo paham dan menguasai sistem manajemen administrasi keuangan yang terstandarisasi dengan benar, memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan penataan kelembagaan dana bergulir, Jejaring Kelembagaan di Kabupaten Ponorogo yang sudah berjalan akan diperkuat dengan adanya agenda peningkatan kapasitas. (cmlve)

Berita Terbaru

shadow