Peningkatan Kapasitas Dan Rakorda Ketua UPK se Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

MADIUN, 23 September 2016. Dalam rangka menghadapi situasi paska Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  “Mandiri Perdesaan“, dan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Ketua UPK se Provinsi Jawa Timur dan Rakorda Asosiasi UPK se Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan yang mengambil judul “Peningkatan Kapasitas Ketua UPK Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Meningkatkan Peran Dan Kualitas Pengurus UPK Di Era Kemandirian Dalam Pelestarian Dana Bergulir Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa“ ini di selenggarakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2016 bertempat di The Sun Hotel Kota Madiun. Di sela– sela kegiatan tersebut juga di laksanakan kegiatan Pameran Produk Unggulan Kelompok oleh Divisi Pengembangan Sektor Riil Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur.

Peserta pada kegiatan ini adalah semua Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari 522 kecamatan se Provinsi Jawa Timur. Adapun nara sumber yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya dari Kemendes, Bapemas Provinsi Jawa Timur, OJK, Perwakilan Asosiasi UPK Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, dll. Dan yang membuat Kegiatan ini menarik dan semakin meriah  adalah hadirnya Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf yang di panggil akrab Gus Ipul dan Kepala Bapemas dari 29 Kabupaten se Provinsi Jawa Timur.

Acara ini dimulai pada hari Rabu, 21 September 2016 Pukul 16.00 dengan materi dari Bapemas Provinsi Jawa Timur Ir. Mohammad Yasin, M.Si tentang Penataan Kelembagaan UPK PNPM Paska Program. Dalam kesempatan itu beliau menegaskan, bahwa tidak ada rencana sama sekali dari pihak Pemprov dan Pemkab untuk menarik kembali dana yang saat ini dikelola UPK. Tidak ada rencana dari Pemprov untuk mengarahkan UPK untuk ber bentuk badan hukum tertentu. Kepentingan pemerintah adalah memastikan bahwa dana ini berada dalam tangan yang tepat dan tetap digunakan sebagaimana peruntukan awalnya.  Ditegaskan dalam akhir sambutannya, bahwa jika peserta dalam forum ini tidak puas dengan hasil yang di Madiun ini pihak Bapemasprov siap hadir di kabupaten manapun untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan UPK. Malam hari materi dilanjutkan dengan narasumber dari Kemendes yang dalam hal ini disampaikan oleh staf ahli Kemendes bidang regulasi, Sutoro Eko. Beliau menyampaikan hasil dari Pertemuan sebelumnya bersama Pengurus Asosiasi Provinsi Jawa Timur di Indrapura pada bulan Juli 2016 tentang penjelasan kelanjutan legalitas hukum untuk dana bergulir eks PNPM. Karena pergantian menteri, regulasi menjadi terlambat. Pada kesempatan ini beberapa kepala Bapemas kabupaten banyak yang menanyakan tentang keberlanjutan UPK mau di jadikan apa atau diarahkan kemana ? sementara di status quo kan saja, karena BKAD, UPK & lembaga pendukung lainnya akan di revitalisasi sesuai dengan Kerangka Pembangunan Desa “.

Pukul 20.00 dilanjutkan dengan materi dan tanya jawab dengan narasumber dari Bapemas Provinsi Jawa Timur Ir. Mohammad Yasin, M.Si, setelah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta pelatihan, beliau menyampaikan, “ Untuk memutuskan Badan Hukum yang paling sesuai masih perlu dikaji ulang. Mana yang sesuai dengan rohnya PNPM, BUMDes Bersama, PBH atau Koperasi ? semuanya perlu disesuaikan mana yang paling pas dan merupakan pilihan yang terbaik bagi Provinsi Jawa Timur “. Dan dalam kesempatan terakhir beliau berpesan bahwa sampai saat ini Camat atas nama Bupati bertugas untuk membina UPK beserta kelembagaan yang ada berdasarkan panduan pengakhiran PNPM sampai ada peraturan baru yang mengatur lebih lanjut.

Pada Hari ke 2, Kamis 22 September 2016 acara di lanjutkan dengan materi dari  Dr. Faizul Ishom, M.Eng, Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan tentang “BUMDES Bersama Menjadi Salah Satu Solusi UPK“. Dalam kesempatan itu beliau menyampaikan, “Paska Pengakhiran Program, ada 2 keputusan yang di ambil, diantaranya menunggu kebijakan regulasi atau melangkah untuk mengambil keputusan memilih BUMDES, Koperasi, atau PBH. Disampaikan juga bahwa ketika UPK resah Paska Program, kami di Jakarta juga resah, kita memikirkan bagaimana dana ini di lindungi, sehingga muncul ide BUMDES, Koperasi atau PBH. Menyikapi kondisi saat ini, Direktur siap untuk membantu UPK Jawa Timur untuk bersama – sama membesarkan UPK “.

Pukul 11.00 WIB acara di lanjutan dengan Pembukaan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf. Di awal acara, Ketua Umum Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur Agus Sudrikamto, SH menyampaikan problem utama yang dihadapi UPK Jawa Timur adalah tidak adanya payung hukum yang pasti yang melindungi semua asset eks PNPM. Disisi lain godaan dan gangguan dalam mempertahankan aset ini semakin besar dan semakin sistematis. Beberapa pihak di beberapa daerah sudah merasakan, bagaimana mempertahankan mekanisme yang sudah familier di masyarakat ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan keberanian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengeluarkan regulasi yang bisa dipakai oleh pemerintah Kabupaten dalam menerbitkan sebuah regulasi yang bertujuan menyelamatkan asset ini sambil menunggu petunjuk dari pusat.

Gus Ipul dalam sambutan nya menyampaikan, UPK yang ada di hadapan beliau ini adalah wujud nyata pejuang pemberdayaan yang tidak banyak bicara. Keluhan UPK merupakan cambuk bagi Pemerintah untuk segera merespon keluhan dan permintaan UPK ini. Dijanjikan dalam waktu dekat akan diselenggarakan FDG terkait dengan persiapan disusunnya sebuah regulasi daerah yang sangat dibutuhkan ini.

Dihari terakhir acara dilanjutkan dengan Presentasi tentang  BUMDES Bersama yang telah berjalan di kabupaten Purbalingga oleh Fadlun Edy Susilo, SE Direktur BUMDES BERSAMA DAPM UPK SINERGIS dari Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan dengan materi dari Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  tentang Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan materi tentang Sosialisasi Undang – undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Pelaksanaan nya. Dan yang terakhir presentasi tentang pemahaman Badan Hukum PBH yang disampaikan ketua asosiasi UPK Lumajang dan Ketua Asosiasi UPK Bondowoso

Dan tepat pukul 11.00 WIB acara secara resmi di tutup oleh Ketua Umum Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur Agus Sudrikamto, SH.

 

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur

shadow