Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Bendahara UPK Provinsi Jawa Timur

MALANG, 27 Mei 2016. Sebagai salah satu pelaksanaan rencana kerja utama dan agenda resmi Asosiasi UPK Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2016 serta untuk menunjukkan  eksistansi Unit Pengelola Kegiatan  ( UPK ) di Provinsi Jawa Timur Pasca Pengakhiran Program, Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Bendahara UPK se Provinsi Jawa Timur. Secara bersamaan, dalam  agenda besar ini Asosiasi juga menyelenggarakan kegiatan pameran produk–produk unggulan Kelompok SPP & UEP binaan UPK dari 27 Kabupaten yang di laksanakan oleh Divisi Pengembangan Sektor Riil.

Acara Peningkatan Kapasitas Bendahara UPK ini berlangsung mulai hari Rabu sampai Jumat tanggal 25 s.d 27 Mei 2016 bertempat di Kota Dingin Malang tepatnya di Hotel Ijen Suites Kota Malang. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Bendahara UPK Kecamatan sebanyak 401 orang dari 27 Kabupaten se Provinsi Jawa Timur. Beberapa Narasumber yang hadir dalam kesempatan tersebut diantara nya adalah Pengurus Asosiasi BKAD Provinsi Jawa Timur, LPPM Universitas Brawijaya, FEB Universitas Brawijaya dan Narasumber dari Bapemas Provinsi Jawa Timur. Hadir pula dalam Kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim Iskandar.

Erik Dwi Rahmawan Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Trenggalek sekaligus Ketua Panitia dalam kegiatan ini menyampaikan, bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah betul–betul untuk meningkatkan sumber daya Bendahara UPK. Hal ini dilakukan karena banyak yang masih mengatakan bahwa mudah untuk menjadi UPK. Dan mudah pula melakukan bongkar pasang pengurus UPK. Pandangan seperti ini muncul karena kemampuan dan kapasitas UPK di beberapa daerah ternyata masih belum bisa dipandang sebagai sebuah lembaga yang harus diperhitungkan karena SDM dan Skill nya. Harus diakui, peninggalan PNPM khususnya di UPK masih belum bisa dijadikan ukuran terhadap kemampuan UPK untuk mengelola dana secara professional. Kemampuan UPK yang terbatas membuat lembaga ini sangat mudah diintervensi pihak lain. Untuk itulah kegiatan menjadi salah satu cara untuk terus menerus memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada bendahara agar  sumber daya dan keahlian yang di miliki harus terus di tingkatkan karena UPK adalah sebagai pengemban amanah pemberdayaan. Disisi lain, kegiatan ini memberikan bukti bahwa UPK tetap hidup pasca pengakhiran Program.

Supoyo, SH, Ketua Asosiasi BKAD Provinsi Jawa Timur dalam  sambutannya pada Pembukaan acara tersebut menyampaikan, kegiatan ini dapat dilaksanakan karena koordinasi yang baik antara Asosiasi UPK dan Asosiasi BKAD, kegiatan ini sebaiknya wajib dilaksanakan tiap tahun. Kegiatan ini sangat penting, untuk menghabiskan dana saja gampang, tetapi untuk mempertahankan dan melestarikan kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 16 tahun ini  membutuhkan profesionalisme yang tinggi, maka kegiatan seperti ini sangat di butuhkan dan perlu terus dilanjutkan.

Cuaca cerah dikota Malang sangat mendukung kegiatan tersebut, hari pertama Narasumber dari Bapemas Provinsi Jawa Timur, Muh. Yasin menyampaian tentang Pilihan Badan Hukum untuk UPK. Pada hari kedua 26 Mei 2016 acara di lanjutkan dengan materi yang di sampaikan oleh LPPM Universitas Brawijaya tentang Kajian dan hasil evaluasi terhadap keberadaan UPK setelah PNPM Berakhir. Kemudian sesi berikutnya diisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan materi Kapasitas Bendahara UPK saat ini dikaitkan dengan kebutuhan akan Manajemen Akuntansi Keuangan dan Administrasi UPK yang terstandartisasi, dilanjutkan dengan materi Pengantar Akuntansi & Petunjuk Teknis Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan yang ada di UPK dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas UPK di era kemandirian dalam pelestarian dana bergulir dan pemberdayaan masyarakat.

Antusias peserta sangat terasa, terlihat sekali pada saat sesi materi kelas, dimana seluruh peserta terbagi  menjadi 8 kelas, dimana setiap kelasnya didampingi 1 orang dosen dari FEB Universitas Brawijaya. Pembahasan terkait dengan akuntansi dan pembukuan standart dibahas dimasing-masing kelas hingga  pada pukul 17.00 WIB.

Kegiatan ini diakhiri  27 Mei 2016 dan  ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. Dalam kesempatan itu beliau menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas seperti ini harus terus dilakukan meski biaya yang dialokasikan sangat besar. Akan tetapi manfaatnya dipastikan lebih besar karena peningkatan SDM itu sangat tidak ternilai harganya. Kaitannya dengan legal standing UPK kedepan serta adanya permintaan dari UPK Jatim agar DPRD Provinsi Jatim memfasilitasi terbitnya regulasi yang akan melindungi dan menaungi hasil kegiatan eks PNPM selama ini disambut dengan antusias oleh ketua DPRD dengan akan mengundang seluruh perwakilan 27 kabupaten untuk hadir di Gedung DPRD Provinsi Jatim  secepatnya.

 

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur

shadow