Studi Banding Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Jawa Tengah

SRAGEN, 30 Juli 2016. Sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan sebagai salah satu langkah solusi masalah yang dihadapi UPK se Provinsi Jawa Timur, Pengurus Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Studi Banding ke Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang mengambil Judul “Studi Banding Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur ke UPK Kalijambe dan Tanon Kabupaten Sragen Jawa Tengah“ ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 30 Juli 2016, di ikuti oleh semua Pengurus Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur dan semua Ketua Asosiasi UPK dari 27 Kabupaten se Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi tujuan yaitu, Kecamatan Kali Jambe dan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan  harapan dapat dipakai sebagai referensi tindak lanjut pemahaman tentang Payung Hukum dan Pembadan Hukuman kepemilikan aset Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  ( PNPM ) mulai PPK hingga PNPM  “Mandiri Perdesaan“, yang sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan di Provinsi Jawa Timur semenjak pengakhiran Program pada 31 Oktober 2015. Kegiatan ini juga  dimanfaatkan untuk mengetahui langkah kebijakan konkrit apa saja dan rencana apa saja yang sudah dilakukan di lokasi kegiatan studi banding khususnya di kabupaten Sragen.

Rombongan tiba di Kecamatan Kali Jambe Kabupaten Sragen pada tanggal 29 Oktober 2016 tepat pukul 09.00 di sambut oleh Wakil dari BPM – PD Kabupaten Sragen, Camat Kali jambe dan Kelembagaan BKAD beserta UPK, TV, dan BP UPK.  Agus Sudrikamto, SH Ketua Umum Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur, sekaligus ketua rombongan dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa kebijakan dan langkah dalam menyikapi paska pengakhiran PNPM  tidak sama di masing–masing Kabupaten di Jawa Timur.  Harapannya setelah pulang dari kegiatan ini  UPK di Jawa Timur sudah semakin jelas dan bisa mempersiapkan langkah–langkah berkaitan dengan kebijakan untuk di sampaikan di masing–masing kabupaten.

Rahmat Dwi Basuki, Sie Ekonomi Pembangunan kecamatan Kali Jambe yang dalam kesempatan itu mewakili Camat Kali Jambe menyampaikan, kondisi paska program, Kabupaten Sragen juga mengalami hal yang sama tentang apa yang akan di lakukan dalam pelestarian aset. Untuk mengantisipasi situasi paska program agar kegiatan ini terus bisa berjalan seperti saat program masih berjalan, dan mempertahankan roh PNPM harus tetap di laksanakan, maka kecamatan kali jambe melalui Kesepakatan Bersama Kepala Desa membuat keputusan bersama sebagai dasar untuk tetap melestarikan aset eks PNPM.

Mustakim, Sekretaris BKAD Kecamatan Kali jambe dalam kesempatan itu menyampaikan, secara umum usaha mebel mendominasi kegiatan di Kabupaten Sragen dan pusat kerajinan ini ada di Kecamatan Kali Jambe sedangkan sektor pertanian kurang menguntungkan di Kali Jambe. Dengan aset yang dikelola UPK mencapai 8,5 Miliar maka pasca Program, BKAD memberikan penyadaran kepada Kepala Desa tentang betapa pentingnya pelestarian, sehingga 14 Kepala desa sepakat dana eks PNPM tetap di kelola di Kecamatan dan tetap memberikan amanah kepada pelaku yang ada.

Adi Penawan, SE, MM Ketua UPK Kecamatan Kali Jambe dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kepemilikan aset UPK masih belum jelas, legalitas UPK juga masih belum jelas. Dampaknya di paska program ini diantaranya adalah, disaat minus dana untuk perguliran UPK sulit untuk mencari dana segar,  Adapun langkah-langkah yang mampu di tempuh untuk memproses badan hukum di Kecamatan Kalijambe saat ini adalah pembuatan  Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa untuk memilih salah satu Badan Hukum  (Koperasi LKM) sesuai UU LKM No. 1 Tahun 2013 sambil  menunggu Peraturan Bupati sebagai payung hukum dalam menaungi keputusan pemilihan LKM sebagai Badan Hukum yang paling cocok di Kalijambe

Pukul 13.00 WIB cuaca panas di Kecamatan Kali jambe mengiringi perjalanan rombongan menuju Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Tepat pukul 14.30 WIB rombongan tiba dan disambut oleh Camat, BKAD, UPK, dan BP UPK Kecamatan Tanon.  Memiliki modal awal aset SPP & UEP sebesar 1,3 Miliar, UPK Tanon mampu mengembangkan aset  hingga per Bulan Juni 2016 mengalami perkembangan aset produktif yang sangat pesat mencapai 6,3 Miliar. Hartawan, Ketua UPK Kecamatan Tanon dan sekaligus Pengurus Asosiasi UPK NKRI Divisi Advokasi dan hukum dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa kondisi pasca pengakhiran program di Kecamatan Tanon yang dilestarikan terdiri dari Aset Sarana Prasarana yang sudah di perkuat dengan Perdes tentang Pemeliharaan Aset dan di bantu dengan SOD  ( Subsidi Operasional Desa ) untuk Perawatan Sarana Prasarana, sedangkan untuk Dana Bergulir tetap di kelola oleh UPK atas nama BKAD berdasarkan Permakades tanggal 27 Oktober 2015. Di kecamatan Tanon saat ini segenap pelakunya masih sepakat tidak memproses Badan Hukum terlebih dahulu, sebelum terbitnya regulasi yang bisa dijadikan dasar untuk memproses badan hukum kelembagaannya. Sebelum regulasi yang bisa dijadikan dasar bergerak terbit, semua pelaku sepakat menjalankan semua mekanisme kegiatan sama seperti saat program masih berjalan

Dengan selesai nya acara di Kecamatan Tanon maka usai sudah kegiatan Studi Banding Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Jawa Tengah. Dengan harapan hasil kegiatan ini  bisa dijadikan rujukan untuk bertindak dan berinovasi dalam rangka pelestarian kegiatan paska PNPM dengan lebih bijak dan terencana dengan lebih baik. Diharapkan peserta bisa menyampaikan hasil kegiatan ini kepada pelaku di kabupatennya masing-masing agar hasil studi banding ini bisa dijadikan rujukan untuk mengambil kebijakan dimasa yang akan datang.

 

Penulis : Asosiasi UPK Provinsi Jawa Timur

shadow