" Bingkai Retak "

Tak bisa di pungkiri bahwa setiap masyarakat terus bergerak menciptakan gambaran – gambaran ideal yang di arah serta di idam – idam kan mengenai seharusnya berperilaku baik dalam pikiran maupun tindakan – tindakan hidup. Disinilah kadang – kadang dan malah kerap kali timbul penilaian – penilaian akan apa yang di rasa saat itu.

Masyarakat awam kebanyakan tidak tahu akan bagaimana sulitnya menciptakan suatu tatanan yang mengarah kepada sebagaimana yang di idam – idam kan di atas. Masyarakat hanya menaruh harap kepada para pemangku kepentingan dan menilai kondisi yang dirasa serta apa yang di lihatnya. Di sinilah butuh peran dan pemeran serta kekuatan budaya lokal untuk ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang berwawasan nilai – nilai luhur kebangsaan.

Sesaat marilah kita menengok kebelakang dari surutnya Pembangunan Semesta Berencana dan di gantikan nya dengan Repelita. Kedua metode atau sistem tersebut ada satu hal yang pasti, ialah bertujuan mewujudkan perjanjian luhur yang terkandut dalam alinea 4 UUD ‘ 45, menciptakan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila.

Jika kemudian kita menyimak atau mungkin sampai mendalami walau hanya sebatas kemampuan yang kita miliki maka terdapat sesuatu yang mendesak  ( selain yang pernah kami tulis / terbitan terdahulu ) ialah :

  1. Di ubahnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
  2. Munculnya Irmendagri No. 4 Tahun 1981 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang terkenal dan di kenal dengan Sistem UDKP  ( Unit Daerah Kerja Pembangunan ).
  3. Menyertai pergantian sebagaimana di maksut angka 1 muncul lah Kepres No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa  ( LSD )  di ubahkan menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa  ( LKMD ).

Inilah detik di awalinya peran serta masyarakat dimana masyarakat di berikan tempat untuk berkiprah mewarnai desa nya. Hal ini nampak semakin jelas dan nyata akan  “ penggayuh ( baca : idaman / gambaran dalam visi ), dalam lirik tembang yang di lantunkan Dhalang Kondhang Ki Narto Sabdo bertitel  “ Modernisasi Deso “. Memang gendhing ini lahir jauh sebelum Kepres No. 28 Tahun 1980 itu ada, akan tetapi bukanlah berarti Kepres No. 28 Tahun 1980 lahir berdasar keberadaan gendhing itu.

Gendhing di saat itu adalah media yang sangat pas dalam menggugah simpati masa secara halus Disamping bermuatan  “ Potret Kehidupan “ cenderung bermuara pada corak tatanan hidup dalam menemukan jati diri. Nilai keluhuran budi dan kearifan yang terkandung di dalam nya seolah terasa menuntun untuk mendapatkan apa yang di cari dan di geluti nya. Hal itu sangat terasa bagi pecinta seni Gendhing dan Pedhalangan yang seolah mendapatkan setitik ketenteraman batin telah mengalir dalam kehausan jiwanya.

Adapun secara lengkap walaupun tanpa notasi Gendhing Modernisasi Deso adalah sebagai berikut :

 

Ayo, ayo konco dha tilingna, padha piyarsakna enggal katindhakna.

Deso kuwi wit kuna wis mesthi tansah dadi obyek ning saiki ganti.

Modernisasi desa

Pembangunan desa ya tegese kuwi ca

Kudu dadi obyek melu nemtokake

Ing bab politik, ekonomi lan sosial

Lan kabudayan duwe oto aktivitas

Mring katundhone

Kanggo brantas penganggguran

Modernisasi desa, modernisasi mental

Modernisasi desa sa Indonesia.

 

Terjemahan muatan :

Pembaharauan Desa.

Ayo dengarkan dan perhatikan kemudian bertindak lah.

Desa sejak dahulu hanyalah merupakan obyek tapi sekarang....... ganti  ( di ubah dengan yang lain ).

Yaitu pembaharuan desa sebut gerakan pembangunan desa yang harus ikut ambil bagian dalam penentuan politik, tatanan ekonomi dan sosial budaya. Yang memiliki kemandirian.

Semuanya bermuara untuk memberantas pengangguran.

Pembaharuan Desa juga mencakup mental untuk seluruh indonesia.

 

Lugas sastra nya, jelas makna nya dan tegas tujuan yakni  “ Desa yang berdaulat “ : di bawah pemimpin yang  “ Sumanggem Ing Tri Dharma “( Catatan : Tri Dharma konsep Pangeran Samber Nyawa ).

Jika kita sejajarkan konsep global dari makna sebuah Gendhing dengan kemunculan nya sederet tatanan  ( baca : aturan ), tersirat kesamaan – kesamaan dalam :

  1. Berubah nya paham sosial dengan menjadi ketahanan.
  2. Dilibatkan nya masyarakat sebagai penentu arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan desa.

Bertolak di tahun inilah sesungguh nya  ( jika boleh disebut )  adalah peletakan dasar sistem pemberdayaan masyarakat.

Saat itu memang, kata atau sebutan Pemberdayaan Masyarakat belum di cantumkan nya tepi nuansa atau muatan yang mengarah kesana sangat jelas. Sedikit kita bertutur akan 2  ( dua ) hal yang sangat mempengaruhi sebuah sistem penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

  1. Penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD yang dahulunya kelembagaan desa ini hanya bergerak di bidang sosial secara natural di ubah nyamenjadi lembaga yang memiliki ketahanan. Artinya bahwa lembaga ini di harapkan lebih lagi peran nya dan tidak hanya menunggu kegerakan yang konsep nya dari atas, namun kegerakan nya adalah pergumulan mandiri yang memiliki konsep ketahanan untuk menemu kenali setiap kebutuhan – kebutuhan yang mendasar.
  2. Terapan sistem Bottom Up Planning dan Top Down sistem  (Irmendagri Nomor 4 Tahun 1981), memberi peluang dan lahan yang sangat subur bagi tumbuh dan berkembang nya peran serta masyarakat. Hal di maksut dapat dilihat bahwa setiap permasalahan pembangunan pasti di awali nya di penggalian gagasan yang pada saat itu dilakukan oleh Sub LKMD yang di sebutnya Pokjasun  ( Kelompok Kerja Dusun ). Tahap berikutnya di rumuskan di Tingkat Desa yang di sebut nya Temu Karya LKMD dan sebagai pengarah saat itu adalah oleh Tingkat Kecamatan. Hal tersebut tidak berhenti sampai di tingkat desa, akan tetapi secara berjenjang di tindak lanjuti di tingkat kecamatan di sebutnya  “ Diskusi LKMD “  yang menentukan prioritas berjenjang.

 

Bukan itu saja, akan tetapi lembaga ini malah di berikan kesempatan sebagai pelaksana program atau proyek, contoh nya :

  1. Pembangunan SD Inpres.
  2. Pembangunan Agraris.
  3. P2LDT.  ( Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu ).
  4. Dsb.

Dari beberapa segi lembaga ini sangat menyolok peran nya sebagai pengubah pola pikir yang sangat mendasar dalam percepatan penguatan peran sebagai dinamisator. Tak heran jika kemudian lembaga ini benar – benar di persiapkan keterlibatan nya dalam program yang saat itu muncul dan berkembang, misal nya :

  1. Crash Program : sebagai pengembangan Pembangunan Lintas Sektoral.
  2. Percepatan dari kriteria kecamatan miskin sekali menuju kecamatan hampir miskin dan kepada standart Kecamatan miskin  ( sebelum muncul nya Desa Miskin ).
  3. Pemetaan Pola Pengembangan Wilayah Terpadu  ( PPWT ).
  4. Dsb.

Lembaga yang berkedudukan sangat strategis sebagai pemeran penggerak masyarakat kemudian lembaga ini memiliki wujud karya pengabdian bahwa setiap bulan Maret melaksanakan Bhakti Sosial yang disebut  “ Bulan Bhakti LKMD “. Itu adalah wujud nyata akan posisi lembaga. Tetapi pastilah semuanya akan mengalami pergeseran nilai, peran, ataupun nama. Lambat laun semuanya berubah dalam kurun penyesuaian, misal nya :

  1. Pembangunan Desa berubah menjadi Pembangunan Masyarakat Desa. ( Sebelum Pemberdayaan Masyarakat Desa ).
  2. LKMD berubah menjadi LPMD
  3. BB LKMD berubah menjadi  “ Bulan Bhakti Gotong Royong “.
  4. Muncul nya GKD  ( Gerakan Kembali ke Desa ).

Masih banyak yang lain nya sampai menuju kepada tahap Pemberdayaan dengan 5  ( Lima ) pilar Penguat sebagai Rumusan Program nya.

 

Penulis : Ki Juru Martani

Artikel Lain

shadow